Hari Ini UU Tax Amnesty Disahkan, Syuut.. Negara Sedang Kejar Setoran

Pengampunan Pajak, Pict By Republika.co.id

Sholihah.web.id, Selasa (28/6) Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Seperti dilansir dari republika, dalam pengambilan keputusan, tujuh fraksi setuju, dua fraksi menyatakan keberatan, yaitu PDIP dan Partai Demokrat, sedangkan PKS menolak undang-undang tersebut.

Pengesahan UU ini terkesan dipaksakan. Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi PDIP bahkan meminta pengesahan UU ini ditunda. Betapa tidak, ia menilai ini merupakan salah satu UU dengan pembuatan tercepat dalam sejarah DPR, yaitu selama 17 hari kerja. Bahkan, ia menyebut pembahasan UU ini pun dibahas dari hotel ke hotel dengan proses yang tertutup.

Sekilas tentang tak amnesty
Arti secara sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dari pemberitaan CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty. Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Pengampunan pajak (tax amnesty) berarti penghapusan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang selama ini belum pernah atau tidak sepenuhnya membayar pajak atas harta mereka baik berupa penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dalam jangka yang ditetapkan UU. Data dan informasi mereka juga wajib dirahasiakan pejabat terkait. Syaratnya, wajib pajak tersebut mau membayar uang tebusan. Nilai uang tebusan tersebut ditentukan berdasarkan nilai aset yang dilaporkan dikali dengan tarif tebusan yang ditetapkan UU. Selain itu, jika harta yang dilaporkan tersebut berada di luar negeri dan direpatriasi atau dibawa masuk ke Indonesia, maka harta tersebut dikenakan tarif repatriasi yang nilainya juga ditetapkan UU.

Sebagai contoh, jika pada bulan pertama pemberlakukan UU Penghapusan Pajak, seorang wajib pajak mengajukan penghapusan pajak atas hartanya yang selama ini disimpan di Singapura sebesar Rp 10 triliun maka ia diwajibkan membayar uang tebusan. Dengan tariff tebusan, misalnya, 2%, maka nilai uang tebusannya sebesar Rp 200 miliar. Selain itu, wajib pajak tersebut juga harus membayar uang repatriasi. Dengan tarif repatriasi, misalnya, 3% maka nilainya sebesar Rp 300 miliar. Uang tebusan dan repatriasi masuk ke kas Pemerintah, sementara dana yang direpatriasi harus disimpan di bank yang ditunjuk Pemerintah atau diinvestasikan ke obligasi milik Pemerintah atau BUMN dalam jangka waktu tertentu. 

Mengejar Setoran
Manfaat lain yang diharapkan Pemerintah dari tax amnesty adalah masuknya dana penduduk Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Menurut McKensey, ada sekitar USD250 miliar atau sekitar Rp 3.250 triliun kekayaan orang-orang kaya Indonesia (High Net Worth Individuals) yang disimpan di luar negeri. Dari jumlah itu, USD200 disimpan di Singapura baik dalam bentuk real estate, deposito dan saham. Bank Indonesia dengan menggunakan data Global Financial Integrity: Illicit Financial Flows Report 2015, memperkirakan nilai dana yang tidak jelas sumbernya yang berasal dari Indonesia yang ditaruh di luar negeri mencapai Rp 3.147 triliun.

Masuknya sebagian dana tersebut ke dalam perekonomian nasional, menurut Pemerintah, akan menjadi energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai rupiah akan menguat. Likuiditas perbankan akan meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit. Uang yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan saham juga akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan bisnis.

Selain itu, dalam jangka panjang, data basis pajak baik orang dan harta yang menjadi objek pajak akan meningkat. Dengan demikian potensi penerimaan pajak Indonesia akan semakin besar. Penerimaan pajak Indonesia yang diukur terhadap besar PDB (tax ratio) pun—yang saat ini hanya sekitar 12%—akan naik mendekati negara-negara maju yang berada pada kisaran 24% atau negara berpendapatan menengah yang berada dalam kisaran 16%-18%.

Sekadar catatan, upaya untuk meningkatkan tax ratio ini merupakan salah satu bagian dari target Millenium Development Goals (MDGs) yang menjadi komitmen Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara.

Meskipun demikian, tidak sedikit yang menyangsikan optimisme Pemerintah tersebut. Pasalnya, orang-orang yang mendapat pengampunan pajak, meskipun dibebaskan dari segala tuntutan yang terkait dengan pajak dan datanya dirahasiakan, mereka tidak dijamin dari tuntutan pidana atas tindakan kriminal yang menjadi sebab kepemilikan aset mereka. Padahal diperkirakan banyak dari dana-dana yang diparkir di luar negari tersebut berasal dari pendapatan ilegal seperti pendapatan yang diperoleh dari hasil korupsi, transaksi narkoba, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, pertambangan ilegaldan pembalakan hutan secara liar. Jika para penegak hukum dapat melacak sumber pendapatan tersebut maka wajib pajak pelapor dapat diseret ke meja hijau. Bagi para pemilik dana akan lebih aman menyimpan dana mereka di luar negeri terutama di negara-negara yang pajaknya rendah (tax haven) seperti Singapura.

Di sisi lain, tax amnesty memberikan rasa ketidakadilan kepada para wajib pajak yang selama ini taat dalam membayar pajak. Kebijakan ini dapat memicu wajib pajak yang patuh untuk ikut mengemplang pajak dengan harapan bahwa suatu saat Pemerintah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan pengampunan pajak yakni pada tahun 1964, 1984 dan 2007. [] Redaksi


Diolah dari berbagai sumber