Kritik Islam Terhadap UUD 1945 [Bagian 1]

DOK. Sholihah.web.id
Sholihah.web.id, Pembaca yang budiman, Undang-undang Dasar sebuah negara merupakan sumber hukum terpenting dan menjadi landasan hukum utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Undang-undang Dasar juga menghimpun seluruh mekanisme kerja sebuah negara, baik menyangkut hubungan antara rakyatnya, antara penguasa dan rakyatnya, antara lembaga-lembaga negara, dan antara institusi negara dengan negara lainnya.  Lebih dari itu Undang-undang Dasar merupakan penterjemahan secara umum namun praktis dari sebuah ideologi atau pandangan hidup tertentu, yang menjadi dasar/asas dari Undang-undang Dasar.

Oleh karena itu, shahih tidaknya sebuah Undang-undang Dasar amat ditentukan oleh shahih tidaknya ideologi atau pandangan hidup yang menjadi landasannya.  Sama halnya dengan lurus tidaknya kehidupan masyarakat, kehidupan penguasa, hubungan diantara keduanya, dan interaksi negara tersebut dengan negara lain, amat ditentukan oleh shahih tidaknya muatan dari Undang-undang Dasar. 

Kali ini redaksi Sholihah akan memaparkan kajian seputar kritik Islam terhadap UUD 1945 yang bertujuan agar bangsa ini bisa bangkit dan makmur, penduduknya sholih dan sholihah, serta ridho Allah dan berkah berhamburan di bumi pertiwi ini. Kritik ini diambil dari tulisan Hizbut Tahrir Indonesia dengan judul yang sama. Semoga ikhtiar keras ini mendapat ridho Allah. Berikut ulasannya.

BAB I: BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1 (1)
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Koreksi Islam:
Negara Islam memang berbentuk kesatuan, tetapi pemerintahannya berbentuk kekhilafahan, karena pemerintahan republik hanya ada dalam sistem  demokrasi, sementara demokrasi sendiri tidak dikenal dalam Islam. Bentuk negara juga bukan federasi atau semi-federasi (dengan adanya desentralisasi atau otonomi daerah), karena desentralisasi hanya dibenarkan dalam konteks administrasinya saja.

Argumentasi:
Sabda rasulullah saw. : « Adalah Bani Israil dahulu selalu urusan pemerintahan mereka dipelihara oleh para Nabi.  Setiap seorang Nabi meninggal, dia digantikan oleh seorang Nabi lagi.  Dan sesungguhnya tidak ada lagi Nabi sesudahku (yang akan memegang urusan pemerintahan kalian), yang ada hanyalah para khalifah… »
« Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang kedua (jika tidak mau melepas bai"atnya, atau klaimnya sebagai khalifah) »

Pasal 1 (2)
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Koreksi Islam:
Kedaulatan hanya ada di tangan Syari‘at Allah  (Al-Quran dan Sunnah), sementara rakyat hanyalah pemilik kekuasaan, yang kemudian memberikannya kepada khalifah. Kekuasaan khalifah, dengan demikian, dibatasi oleh syariat. Sementara itu, keberadaan MPR dengan seluruh kewenangannya di bidang legislasi, sebagaimana lazimnya dalam sistem demokrasi, tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah adanya Majelis Umat dengan fungsi dan wewenang yang jauh berbeda dengan MPR.  Majelis Umat memang berhak untuk mencalonkan dan atau mengangkat khalifah, tapi tidak berhak untuk menurunkannya, atau membatasi masa jabatannya.
Tugas dan fungsi Majelis setelah itu, lebih pada penyaluran aspirasi umat dalam hal-hal yang mubah/teknis—bukan dalam wilayah yang telah jelas hukumnya—dan menyampaikan koreksi/kritik kepada penguasa dalam hal implementasi hukum atau kebijakan pengurusan rakyat. 

Argumentasi:
« Sesungguhnya hak menetapkan hukum itu adalah pada Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. »(TQS. Al An’am [6] :57)

BAB I: MAJELIS PERMUSYAWARATAN

Pasal 2 (1)
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Koreksi Islam:
Majelis umat terdiri dari sejumlah wakil rakyat dari berbagai elemen yang ada di masyarakat tanpa membedakan aspek agama, jenis kelamin, etnisititas, golongan, atau mazhab. Syaratnya, harus orang yang berakal sehat dan sudah balig. Hanya saja, keanggotaan orang-orang non-Muslim terbatas pada hal pengaduan kezaliman penguasa, atau buruknya penerapan syariat Islam.

Argumentasi:
Ditetapkan berdasarkan sunnah fi’liyyah Rasulullah Saw. dan ijma shahabat.

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan Negara

Koreksi Islam:
Majelis Umat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD dan GBHN, karena yang berhak untuk itu hanyalah khalifah.

Argumentasi:
Ditetapkan berdasarkan ijma shahabat

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4 (1)
Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Koreksi Islam:
Kepala Negara memegang kekuasaan pemerintahan tidak berdasarkan UUD yang tidak berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Ia berhak memegang kekuasaan pemerintahan hanya jika UUD-nya bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Argumentasi:
« … dan hendaknya kami tidak mencabut kekuasaan dari pemiliknya (penguasa) kecuali setelah kalian menyaksikan kekufuran yang nyata. »(al hadits)

Pasal 4 (2)
Dalam melakukan kewajib-annya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Koreksi Islam:
Kepala Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh seorang Mu’awin Tafwidl, sementara dalam tugas administrasi dibantu oleh Mu’awin Tanfidz, seorang atau lebih. Kedua-duanya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah harus muslim dan pria dan tentunya kapabel.

Argumentasi:
Ditetapkan berdasarkan sunnah fi’liyyah Rasulullah Saw. dan ijma shahabat

Pasal 5 (1)
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan perwakilan Rakyat.

Koreksi Islam:
Kepala negara (khalifah) bukan hanya berhak, tetapi satu-satunya pihak yang berwenang dalam melegislasi hukum (baca: syariat Islam) yang digali dari sumber-sumber hukum Islam, tanpa harus mengajukan apalagi meminta persetujuan kepada Majelis Umat.

Argumentasi:
Ditetapkan berdasarkan ijma shahabat.

Pasal 6 (1)
Presiden ialah orang Indonesia asli.

Koreksi Islam:
Kepala negara (khalifah) tidak harus orang Indonesia asli, karena Islam tidak membeda-bedakan orang dari segi etnisitas. Yang paling penting, kepala negara harus seorang Muslim dan harus laki-laki, mampu mengemban tugas, serta memenuhi sejumlah syarat lain sebagaimana ditetapkan di dalam syarat-syarat kepala Negara

Argumentasi:
« Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang ‘Ajam (non-Arab), dan tidak ada kelebihan orang ‘Ajam atas orang Arab. »(al hadits)

Pasal 6 (2)
Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Koreksi Islam:
Kepala negara diangkat dengan bai’at in’iqad atau baiat pengangkatan oleh kaum muslimin atau yang mewakili mereka, seperti ahlul ahli wal aqdi atau Majelis Umat. Sementara itu Mu’awin khalifah, baik tafwidl atau tanfidz diangkat oleh khalifah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ dan dengan sendirinya gugur jabatannya apabila khalifah gugur dari jabatannya.

Argumentasi:
Hal ini ditetapkan berdasarkan ijma shahabat, di antaranya ketika Rasulullah saw. wafat para sahabat untuk melakukan pemilihan. Tidak langsung mengangkat Abu Bakar atau Umar sebagai kepala negara menggantikan Rasulullah saw.

Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Koreksi Islam:
Jabatan kepala negara (khalifah) tidak dibatasi oleh waktu, tetapi oleh syariat. Artinya, selama kepala negara menjalankan syariat Islam, ia berhak untuk tetap memegang jabatannya itu, meskipun seumur hidupnya. Sebaliknya, kepala negara tidak berhak, bahkan wajib dipecat, meskipun baru menjabat kekhalifahan  beberapa hari saja, jika telah nyata-nyata melakukan pelanggaran berat terhadap syariat Islam, sehingga terbukti melakukan—sebagaimana istilah Nabi saw.—kekufuran yang nyata (kufran bawahan), seperti mencampakkan syariat Islam, dan sebaliknya, memberlakukan hukum-hukum non-Islam.

Argumentasi:
« … dan hendaknya kami tidak mencabut kekuasaan dari pemiliknya (penguasa) kecuali setelah kalian menyaksikan kekufuran yang nyata. »(al hadits)

Pasal 8
Jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya.

Koreksi Islam:
Jika kepala negara (khalifah) mangkat, berhenti (diberhentikan), atau tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia tidak secara otomatis diganti oleh wakil (mu'awwin)-nya. Bahkan mu’awin itu secara otomatis gugur dari jabatannya. Dan selanjutnya segera dilakukan pemilihan kepala negara (khalifah) yang baru.

Argumentasi:
Hal ini ditetapkan berdasarkan ijma shahabat, di antaranya ketika Rasulullah saw. wafat para sahabat berkumpul untuk melakukan pemilihan. Tidak langsung mengangkat Abu Bakar atau Umar sebagai kepala negara menggantikan Rasulullah saw.

Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sung­guh di hadapan Maje­lis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden):
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Koreksi Islam:
Kepala negara (khalifah) dibaiat oleh umat tidak dalam rangka memegang teguh UUD dan menjalankan UU buatan manusia, tetapi untuk memegang teguh UUD dan menjalankan UU yang memang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Argumentasi:
Secara umum kaum muslimin diminta untuk berpegang teguh kepada Sunnah rasul dan para khulafaur rasyidin (al hadits).
Tatkala pembaiatan Utsman sebagai kepala negara oleh Abdurrahman bin Auf (sebagai kepala pemilihan khalifah), Abdurrahman berkata : « Maukah anda saya baiat atas kitabullah dan sunnah rasul, serta berpegang teguh terhadap kebijakan (ijtihad) dua khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar dan Umar? » 
«Abdullah bin Umar ketika membaiat Abdul Malik bin Marwan, seorang Khalifah dari kalangan Bani Umayyah menulis surat sbb : Aku berikrar untuk mendengarkan dan mentaati Abdul Malik bin Marwan sebagai amirul mukminin atas dasar Kitabullah dan Sunnah rasul dalam hal yang aku mampu ».

Demikianlah koreksi Islam terhadap UUD 1945 yang didasarkan pada sumber utama hukum Islam, ke depan Insyaalloh redaksi akan terus mengupdate lanjutan hingga selesai. []Aab