Caleg Artis Diperketat, Solusikah?


Oleh: Fitri Suryani, S. Pd
(Guru dan Aktivis MHTI Konawe)

Pemilihan anggota legislatif belum dimulai namun aroma pencalonannya semakin terasa menyeruak dipermukaan, baik dimedia elektronik, massa maupun sosial. Tak terkecuali pencalonan tersebut banyak dari kalangan seniman yang kini menjadi sorotan khusus bagi para calon legislatif yang berasal dari kalangan artis, mengingat profesi mereka sebelumya sangat berbeda dengan apa yang ingin mereka lakukan ketika menjadi wakil rakyat. Mungkinkah para artis dapat menjadi aspirasi suara rakyat?

Fenomena Caleg Artis

Wacana pembatasan jumlah kalangan artis atau selebritas untuk maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2014 sempat mencuat beberapa waktu lalu. Wacana itu muncul di tengah revisi Undang-undang tentang Pemilu di DPR. Adapun alasan pembatasan itu karena para anggota DPR dari kalangan selebritas dinilai kurang aktif dalam menjalankan perannya. (sindonews.com, 28/8/2016)

Kehadiran para artis dipanggung politik, khususnya yang berada di parlemen (DPR dan DPRD) kembali digugat. Kehadiran mereka dituding hanya sebagai pelengkap atau hanya untuk mengumpulkan suara agar partai politik bisa memenuhi syarat ambang batas untuk memperoleh kursi di parlemen. Oleh karena itu, beberapa hari ini mengemuka wacana untuk memperketat syarat artis yang akan menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg). (beritasatu.com, 24/8/2016)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, soal persyaratan calon anggota legislatif  (caleg) menjadi urusan partai politik (parpol). Oleh karena itu, di dalam draf rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang tengah disusun Kemendagri tidak disebutkan soal persyaratan caleg, termasuk soal syarat caleg dari kalangan artis. Hal itu dikatakan Mendagri untuk meluruskan pernyataan anggota Tim Pakar RUU Penyelenggaraan Pemilu Kemdagri, Dhani Syafrudin beberapa waktu lalu. Pernyataan Dhany menimbulkan polemik tentang syarat artis yang menjadi caleg akan diperketat. (beritasatu.com, 24/8/2016)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai pembatasan artis untuk maju pada pemilihan legislatif adalah sebuah diskriminasi pada kalangan tertentu. Menurutnya, banyak artis yang memiliki latar belakang pendidikan dan memang pantas menjadi calon anggota legislatif (caleg). Oleh karena itu, Jimly tidak sepakat dengan usulan memperketat syarat untuk kalangan artis yang diatur dalam Undang-undang (UU) tentang pemilu. (okezone.com, 27/8/2016)

Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan pengetatan syarat calon anggota legislatif sebaiknya tidak terpaku pada profesi tertentu. Sebelumnya beredar wacana pengetatan syarat calon anggota legislatif yang berasal dari kalangan artis. Menurut Arteria, pengetatan persyaratan calon anggota legislatif dilakukan untuk memperbaiki kualitas caleg secara keseluruhan pada masa mendatang. Oleh karena itu, pengetatan tidak boleh dipersempit hanya menyasar profesi tertentu. Ia mengatakan bahwa masalah kapasitas dan kualitas calon anggota legislatif sebetulnya sangat berkorelasi dengan sistem dan mekanisme rekrutmen serta kaderisasi di internal partai politik. Saat ini sistem pemilu proporsional terbuka dinilai menyebabkan banyaknya wakil rakyat yang tidak memiliki hubungan emosional maupun kedekatan ideologis dengan partai dan pemilih. (republika.co.id, 29/8/2016)

Menyoal Caleg Artis

...kehadiran mereka dinilai hanya sebagai pelengkap ataupun hanya untuk mendulang suara agar partai politik yang mengusung mereka bisa mencapai syarat ambang batas untuk mendapatkan kursi di parlemen. Miris!
Pembatasan jumlah caleg dan pengetatan syarat calon anggota legislatif dari kalangan artis menuai kontroversi mulai dari kalangan partai politik, anggota DPR hingga menteri. Tentunya pernyataan tersebut berdasar pada apa yang terjadi dilapangan, bagaimana tidak? Latar belakang mereka dalam dunia entertainment sangat jauh berbeda dengan apa yang akan mereka perjuangkan kedepannya ketika lolos menjadi wakill rakyat di parlemen. Sehingga tak banyak memberikan kontribusi kepada rakyat, apalagi sebagian mereka dinilai kurang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Selain itu, kehadiran mereka dinilai hanya sebagai pelengkap ataupun hanya untuk mendulang suara agar partai politik yang mengusung mereka bisa mencapai syarat ambang batas untuk mendapatkan kursi di parlemen. Miris ! apalagi yang hanya mengandalkan popularitas dari latar belakang profesinya yang sebelumnya sebagai artis. Sungguh hal ini justru akan membuat citra wakil rakyat di parlemen semakin buruk di mata masyarakat.


Disamping itu, partai politik yang hendak mengusung caleg dari kalangan artis sebaiknya melihat terlebih dahulu kapabilitas dan kompetensi, memahami kewajiban sebagai wakil rakyat serta mempunyai rekam jejak karakter yang baik ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan tugas penting partai politik dalam proses perekrutan bakal caleg yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, penting bagi Parpol dalam mekanisme rekrutmen memanfaatkan keberadaan sekolah kader termasuk para caleg sehingga dapat meningkatkan kapasitas kader yang terpilih, tentunya melalui pelatihan internal parpol. Hal tersebut, bila dilaksanakan dengan baik dapat melahirkan calon-calon yang memiliki integritas yang tinggi. Olehnya itu, parpol dalam hal ini memiliki peran penting untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas.

Padahal sejatinya baik artis ataupun bukan, syarat untuk menjadi calon anggota legislatif harusnya diperketat , tidak hanya sekedar mengedepankan popularitas dan modal besar untuk maju keparlemen tetapi memang layak menjadi wakil rakyat yang dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat. Sehingga kinerja dan citra wakil rakyat pada waktu mendatang bisa lebih baik. Pengetatan caleg tersebut tentunya bermula dari evaluasi pelaksanaan pemilihan anggota legisatif sebelumnya yang dinilai oleh sebagian besar masyarakat bahwa keberadaan kebanyakan caleg dianggap sebagai caleg dadakan karena minimya pengalaman dalam dunia perpolitikan.

Ditambah lagi yang terpenting dari semua itu adalah bentuk  ketidak puasan rakyat terhadap kinerja anggota legislatif, namun yang menjadi sorotan utama publik hanya artis yang dituduh tidak memiliki kapasitas, seharusnya evaluasi pada semua anggota legislatif atau calon anggota legislatif. Apalagi bila meninjau kinerja wakil rakyat yang berada di parlemen, masyarakat menyaksikan kinerja mereka jauh dari memuaskan, justru sebaliknya berbagai macam kasus mencuat dari mulai pelanggaran etika, korupsi yang merajalela, perebutan kursi dan masih banyak lagi kasus lainnya yang tak pantas dilakukan mengingat mereka sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh publik. Semua itu tentunya tidak cukup hanya mengganti orang-orangnya saja, jika sistem yang berjalan tetap sama. Karena sesungguhnya mereka yang masuk ke parlemen hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan, bukan membuat aturan baru, apalagi jika berlawanan dengan arahan para kapitalis yang merupakan penguasa sesungguhnya.

Pandangan Islam

Pemilu Anggota Dewan Legislatif, sesungguhnya berlaku atasnya hukum wakalah dalam syariah Islam dan hukumnya asalnya mubah (boleh), sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: Aku hendak berangkat ke Khaibar, lantas aku menemui Nabi saw. Maka beliau bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya lima belas wasaq.”(HR. Abu Dawud yang ia nilai shahih). Hukum asal wakalah mubah selama memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukunya yaitu: Pertama, dua pihak yang berakad yaitu pihak yang mewakilkan dan pihak yang mewakili. Kedua, obyek akad, yaitu perkara yang diwakilkan oleh yang mewakilkan kepada yang mewakili. Ketiga, bentuk redaksi akad perwakilannya. Setelah semua rukunnya terpenuhi maka harus ditinjau perkara yang didelegasikan oleh yang mewakilkan kepada yang mewakili, karena sah dan tidaknya wakalah bergantung pada fakta perkara.

Adapun terkait hukum wakalah dalam aktivitas legislasi, mesti diingatkan pada setiap Muslim yang beriman kepada Allah SWT, bahwa wajib baginya terikat dengan hukum-hukum syara’  yang diistinbath (digali) dari Al-Qur’an dan as-Sunnah. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali menerapkan hukum Allah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-qur’an surah al-An’am ayat 57 yang artinya, Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Begitu juga bahwasanya keimanan mewajibkan seorang Muslim terikat dengan hukum Allah ( an-Nisa’ ayat 65 dan Al Ahzab ayat 36).

Selain itu, seorang Muslim tidak dibenarkan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan-Nya. Imam at-Tirmidzi, telah meriwayatkan di dalam sunan-nya, dari Adi bin Hatim ra bahwa ia menemui Rasulullah saw dan di lehernya ada salib perak, maka Rasulullah saw membacakan firman Allah dalam al-Qur’an surah at-Tawbah ayat 31 yang artinya 

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah…. ‘Adi bin Hatim berkata: “maka aku katakan:”sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka (para rahib dan orang-orang alim mereka). 

Maka Rasullullah saw bersabda yang artinya 

Benar (mereka menyembah para rahib dan orang-orang  alim mereka). Sesungguhnya mereka (para rahib dan orang-orang alim) telah mengharamkan atas mereka yang halal dan menghalalkan untuk mereka apa yang haram, lalu mereka mengikuti para rahib dan orang-orang alim itu. Maka yang demikian itu adalah penyembahan mereka kepada para rahib dan orang-orang alim mereka.

Adapun wakalah dalam aktivitas pengawasan atau koreksi terhadap pemerintah hukumnya boleh, selama tujuannnya untuk amar makruf dan nahi mungkar. Namun sepanjang memenuhi syarat-syarat syar’inya yakni: calon mesti berasal dari latar belakang Islami. calon harus mengatakan tujuannya pencalonanya  secara terang-terangan, yakni untuk menegakkan sistem Islam. Dalam kampayenya, harus bagi kandidat untuk menyampaikan ide-ide dan program-prgram Islami semata serta harus bagi kandidat terikat dengan syarat-syarat tersebut secara terus-menerus dan konsisten.



Dengan demikian semua itu hanya mampu terealisasi jika kandidat yang terpilih dapat melaksanakan amanahnya sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat maupun pemimpin saja tetapi lebih dari itu kepada Allah SWT. Tentunya semua itu hanya dapat terwujud jika diterapkannya sistem pemerintahan Islam secara menyeluruh, sehinnga akan mewujudkan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Sehingga kesejahteraan dapat dirasakan baik bagi  kaum muslim maupun non muslim juga. walLah a’lam bi ash-shawab []

Editor: Yustia



Sebarluaskan informasi ini, mudah-mudahan jadi amal sholeh anda!.