Sosiolog Musni Umar Tekankan dalam Pilkada Tidak Usah Takut Bicara SARA

Musni Umar via musniumar.wordpress.com
Dalam berbagai penelitian saya ditemukan,  penyebab utama konflik di masyarakat adalah faktor ketidak-adilan, perebutan sumber-sumber ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan kekuasaan politik, kemiskinan, dan pengangguran.    

Sholihah.web.id, Doktor di bidang Sosiologi pembangunan, Musni Umar menegaskan dalam sebuah tulisan yang menjadi hot topic di Kompasiana bahwa ternyata selama ini pandangan yang menyebabkan konflik di tengah masyarakat bukanlah adanya unsur SARA. Hal ini didasarkan pada hasil risetnya selama ini bahwa ternyata fakta di lapangan penyebab utama konflik di masyarakat adalah faktor ketidak-adilan, perebutan sumber-sumber ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan kekuasaan politik, kemiskinan, dan pengangguran. 

Redaksi Sholihah kali ini sajikan sebuah tulisa bergizi utuk pembaca yang masih ragu-ragu memahami istilah SARA dalam kehidupan sehari-hari. Berikut redaksi kutip tulisan utuh dari Musni Umar:

Bicara SARA dalam Pilgub DKI Tidak Tabu

Sebagai sosiolog, saya tidak pernah tabu bicara masalah suku, agama, ras dan antar golongan, yang populer dengan akronim “SARA”, karena “SARA” merupakan fakta sosiologis, yang mau tidak mau dan suka tidak suka harus dibicarakan. 

Suku, agama, ras dan antar golongan berkaitan dengan masyarakat, maka merupakan kenaifan kalau tidak boleh dibicarakan, dilarang dan dianggap tabu membicarakannya.      

Bukan maunya saya menjadi suku Tolaki, yang dilahirkan oleh ibu saya yang beretnis suku Tolaki, yang tumbuh dan berkembang di daratan Sulawesi Tenggara. Begitu juga isteri saya bukan maunya menjadi suku Jawa.  

Suku menurut saya adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia atau kelompok,  yang tidak perlu dilarang untuk dibicarakan apalagi dianggap tabu atau pantangan untuk didiskusikan.     

Menurut sensus yang dilakukan oleh BPS tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1.340. Begitu banyak suku di negeri ini, dan merupakan kekayaan sosial yang harus dipelihara, dijaga, dirawat dan dikembangkan.   

Begitu juga agama, sebagi contoh pada diri saya, sejak dilahirkan oleh ibu, kedua orang tua yang muslim, sudah memberi nama kepada saya dengan identitas sebagai seorang muslim. Begitu pula agama sudah ditanamkan sejak kecil, diajarkan untuk selalu berdoa sebagai seorang muslim.  Sama halnya dengan agama lain, orang tua mereka memberi nama yang beridentitas sesuai agama orang tuanya dan mengajarkan ajaran agama yang dianut. 

Selain itu, ras adalah sekumpulan yang dapat dibedakan dalam berbagai karakteristik fisik, dan antar golongan, bisa antar golongan agama, antar golongan suku, antar kelompok masyarakat dan sebagainya. 

Tabu Dibicarakan 


Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun telah melarang untuk membicarakan masalah suku, agama, ras, antar golongan, yang  popular dengan sebutan “SARA”. 

Di era Orde Reformasi, juga dilarang untuk membicarakan masalah “SARA”.  Menurut saya, adalah merupakan pandangan yang sangat keliru dan salah, melarang dan menganggap tabu membicarakan “SARA” karena dianggap sumber konflik di masyarakat  adalah SARA. 

Dalam berbagai penelitian saya ditemukan,  penyebab utama konflik di masyarakat adalah faktor ketidak-adilan, perebutan sumber-sumber ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan kekuasaan politik, kemiskinan, dan pengangguran.    

Dalam peristiwa tahun 1998 sebagai contoh, di mana etnis Cina menjadi sasaran kemarahan publik, penyebab utamanya bukan masalah SARA, tetapi masyarakat melampiaskan kemarahan akibat penguasa Orde Baru sangat pro pada Cina dalam pembangunan ekonomi sehingga lahir para konglomerat.  Peristiwa berdarah lainnya di awal Orde Reformasi, yaitu di konflik Maluku, yang disebut  sebagai konflik antar Muslim dan Kristen, kalau mau jujur penyebabnya utama adalah perebutan kekuasaan ekonomi dan politik.  Sudah menjadi pengetahuan umum, sejak zaman penjajahan Belanda sampai merdeka, masuk era Orde Lama dan Orde Baru, semua kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai kaum Nasrani, tetapi berkat pembangunan terjadi mobilitas vertikal di kalangan umat Islam, sehingga mengubah konstelasi politik dan ekonomi di Maluku. 

Perubahan konstelasi politik dan ekonomi yang didukung dengan hadirnya etnis Bugis, Buton dan Makassar di Maluku, telah memicu kemarahan kaum Nasrani, kemudian isu SARA diletupkan dan terjadilah konflik, yang kemudian diberi label konflik agama.   Sejatinya konflik di Maluku adalah perebutan kekuasaan politik dan ekonomi.   

Jadi merupakan kesalahan yang fatal, menganggap SARA adalah penyebab konflik.   SARA dalam banyak kasus hanya dijadikan pemicu untuk konflik. 

Pertanyaan, mengapa dilarang membicarakan SARA?  Menurut saya, mereka yang berkuasa, tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang penyebab utama seringnya terjadi konflik di masyarakat.  

Oleh karena tidak tahu atau mungkin ada agenda politik tertentu, maka masyarakat di doktrin dan ditanamkan rasa takut untuk membicarakan “SARA”.   Menurut saya, yang amat penting dilakukan adalah mengatasi penyebab utama timbulnya konflik yaitu ketidakadilan dalam segala bentuk seperti yang dikemukakan di atas. 

SARA dalam Pilgub DKI   


Kemarin sore (26/9/2016) ketika saya dalam perjalanan pulang dari Universitas Ibnu Chaldun setelah wawancara dengan RCTI, saya mendengar pernyataan Sumarno, ketua KPUD DKI Jakarta di Radio Elshinta.  Dia menjelaskan, tidak bisa melarang kalau ada penceramah di Masjid ataupun di Gereja  yang meminta kepada jamaah untuk memilih pemimpin yang seagama.  

Menurut dia, KPUD tidak bisa mengintervensi apalagi melarang setiap penceramah di Masjid ataupun di Gereja untuk menyampaikan ajaran agama tentang pentingnya memilih pemimpin yang seiman.  

Menurut saya, yang tidak boleh dilakukan dalam kaitan dengan pemilihan Gubernur adalah menjelekkan calon lain,  menghina,  mencemarkan, menista, dan menfitrnah. 

Semua pihak tidak usah takut berbicara tentang SARA, yang tidak boleh dan sebaiknya dihindari adalah mengobarkan permusuhan antar suku, agama, ras dan antar golongan. 

Kita harus menjaga suasana damai dan tenang dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dan setiap warga DKI memikul tanggung jawab untuk mewujudkan Jakarta yang aman dan damai dalam pilgub DKI Jakarta. Allahu a’lam bisshawab. [] Aab