Dimulainya Janji Manis Calon Gubernur, Akankah Jakarta Makmur?



Sholihah.web.id, Gelaran pesta demokrasi 2016 sudah ditabuh genderangnya di Ibu kota. Tiga kandidat yang muncul; Ahok, Anies, dan Agus, sudah mulai bergerilya. Hari-hari kampanye yang baru saja dimulai telah membuat ramai. Media masa berebut mengambil angel shoot kamera untuk mengemas berita sesuai ideologinya. Rakyat Jakarta agaknya harus rela sedikit bising demi membayar harga demokrasi yang katanya harga mati.

Kali ini rubik dari redaksi akan mengulas seberapa penting pesta ini dan seberapa besar imbasnya bagi warga Jakarta. 

Kebisingan itu bernama Kampanye

Kampanye untuk berebut kursi DKI-1 sudah dimulai sejak Jum'at (28/10). Agus mengawali hari pertama kampanye dengan diskusi isu pemuda, Anies mulai berlari dari arah Tebet, sementara petahana Basuki Tjahya masih dihantam arus penolakan umat Islam gegara mulut sompralnya. Kedepan dipastikan ketiga calon akan habis-habisan memanfaatkan masa kampanye dengan strategi masing-masing yang dianggap efektif. Ampuh. 

Lewat blusukan, diskusi, medsos, dan media apapun yang bisa dijadikan corong, ketiganya berlari sekencang-kencangnya. Pesta demokrasi telah memberi ruang bagi permainan rasa peduli dan citra diri lewat strategi kampanye berbudget milyaran. Tak lupa, sesi berfoto dengan warga bantaran sungai, pedagang kaki lima, nelayan, anak-anak, ibu-ibu PKK diekspose dengan sudut pengambilan gambar seolah mendengar dan telinganya dekat sekali dengan rakyat.

Jakarta menjadi bising sekali. Pemberitaan kampanye direbus dengan rutinitas dan dentuman knalpot Jakarta yang padat. Tergiringlah rakyat untuk disuapi berita setiap jengkal langkah para calon. Sementara soal bangsa yang lain mendadak sepi. Hilang.

Pasukan Demagog Merubah Citra

Demokrasi sejak kelahirannya telah diprediksi sebagai sistem yang terkategori unperfect society. Plato telah menggariskan bahwa kelahiran demokrasi sepaket dengan munculnya para demagog. Apa itu? Bisa dibilang seperangkat pil untuk peningkat citra dan perekayasa suara. Para kandidat yang berebut kepemimpinan wajib disokong oleh seperangkat obat berbentuk tim pemenangan yang akan memoles citra, menggiring opini, dan melakukan tindakan untuk pencoblosan. 

Dan saat ini semua itu telah nampak. Secara tiba-tiba para demagog yang terlahir prematur menjelang pilkada itu menghembus ke tengah-tengah arus opini. Pasukan yang jumlahnya berpleton-pleton itu terus memonitoring arus perkembangan citra dari setiap kandidat yang menjadi tuannya. Inilah realitas demokrasi. Tanpa demagog semua itu menjadi mustahil.

Demokrasi Kamu, Bukan Demokrasi Kita!

Demokrasi yang selalu dipropagandakan sebagai sistem terbaik dan memiliki korelasi dengan kebangkitan sebuah negeri pada faktanya hanya berhasil menjadi dawai penghias mimpi. Kekecewaan berkali-kali atas pengharapan yang pupus manakala usai pelantikan itu hanya selesai dengan uang, subsidi dan mie Instan. Rakyat terus melupa akan persoalan inti yang menjadi belenggu. Nyatanya demokrasi hanyalah permainan slogan for company, by company, to company yang dipaksakan menjadi slogan indah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Jadi tidak usah memaksakan bahwa ini realitas demokrasi kita karena kami telah menolak demokrasi semenjak syahadat dilafalkan bahwa kedaulatan itu bukan milik rakyat. Kedaulatan milik Syara'.

PILKADA Jakarta untuk Siapa?

Pertanyaan penting ini silakan dijawab. Saat Sandiaga Uno tempo lalu habiskan 29,3 milyar untuk sosialisasi jelang kampanye, agaknya proses menjawab ini butuh landasan kuat yang tidak sekedar basa-basi untuk memajukan jakarta beserta rakyatnya. Mungkin koh Ahok bisa dijadikan referensi. Beliau sudah lebih dulu mencicipi manisnya sedekah dari proyek-proyek Infrastuktur semisal reklamasi yang triliunan itu. 

Ironi dari banyak pendokumentasian kekejaman sistem demokrasi yang pintunya berawal dari pemilu inilah yang semakin mengokohkan tekad untuk terus bertanya; mau dibawa kemana Jakarta atau dalam konteks yang lebih luas tentu tentang bangsa ini, Indonesia.

Akankah Jakarta Makmur?

Mungkin saja jika perbicaraan hanya seputar itung-itungan serapan anggaran dan besarnya pendapatan, ke depan kemakmuran dalam statistik angka bisa tercapai. Namun jika berpikir lebih jauh, neoliberalisme yang menjadi derivat dari kapitalisme tidak menjamin kemerataan. Kesenjangan kaya miskin semakin menganga, otomatis ini menjadi pemicu dari kriminalitas. 

Jadi, relevankah janji manis calon gubernur dengan Jakarta yang makmur?. Silahkan didiskusikan sendiri.[]

Wallahu a'lam


Ditulis oleh: Aab Elkarimi | Pemimpin Redaksi Sholihah.web.id