Tolak Ahok! Karena Hukum SYARA’ Bukan Isu SARA

Pidato Ahok hina qur'an via youtube.com

Oleh : Risnawati, STP.
(Staf Dinas Pertanian dan Aktivis MHTI Kolaka)

Sholihah.web.id, Urusan kepemimpinan adalah urusan penting dalam syariah Islam. Saat meninggalnya Rasululullah Muhammad SAW, para sahabat -semoga Allah meridloi mereka- sempat menunda mengebumikan jenazah rasul. Para sahabat justru menyibukkan diri di Saqifah Bani Saidah untuk bermusyawarah menentukan siapa pemimpin pasca meninggalnya rasul. Padahal, pada banyak hadits Rasul berwasiat tentang pentingnya menyegerakan penguburan jenazah. Ini tidak lain karena urgen-nya urusan kepemimpinan, lebih penting ketimbang urusan penyelenggaraan jenazah.

Kepemimpinan DKI Jakarta ini sangat urgen, membawa dampak luas bagi umat serta menjadi parameter kepemimpinan di daerah lain. Maka kampanye tolak ahok harus digelorakan, agar umat tidak jatuh pada maksiat kepemimpinan dengan menjadikan pemimpin kafir sebagai penguasa ibukota. Dampak pemimpin kafir juga tidak hanya adanya celaan dan dosa yang kelak dipertanggungjawabkan dihadapa Allah di akherat. Tetapi juga didunia menimbulkan dampak kemudhorotan baik dalam urusan agama maupun urusan kemaslahatan dunia.

Berikut ini pernyataan Ahok sebagaimana dikutip dari video di Youtube: "Bapak/ibu tidak bisa pilih saya, karena dibohongi dengan Surah AI Maidah Ayat 51 macam-macam itu. Bapak/ibu tidak bisa pilih nih karena takut masuk neraka, karena dibodohi gitu ya," ucap Ahok.

Pernyataan di atas mengundang berbagai reaksi yang besar dari kaum Muslim seperti dilansir dalam JAKARTA – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bareskrim Polri karena dianggap melecehkan agama Islam terkait videonya yang diunggah ke Youtube. Dalam video itu, Ahok mengatakan umat Islam dibohongi dengan Surah Al Maidah Ayat 51 untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim.

Wakil Ketua ACTA Dahlan Pido mengatakan, pernyataan Ahok yang tersiar melalui Youtube telah melukai hati para umat Islam. Menurut dia, Ahok mulai ketakutan dengan adanya ayat tersebut dapat menghalangi niat untuk kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. "Jadi ini kan sudah mau pilkada, nah dia ketakutan umat Islam di DKI ini, seolah-olah umat Islam di DKI ini memperalat surat itu, padahal di sini bukan pemilihan agama," ungkap Dahlan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2016).

Begitupun dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bareskrim Mabes Polri karena dituding telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Apalagi, Ahok dinilai bukan pertama kalinya melakukan provokasi yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). "Ini langkah bagus dan tepat (melaporkan ke polisi), karena Ahok ini bukan yang pertama kali melakukan pernyataan yang seperti itu, bernada provokasi dan berbau SARA," kata Ketua Bidang Luar Negeri MUI pusat, Muhyiddin Junaidi kepada Okezone, Kamis (6/10/2016) malam.

Demokrasi, Biang Masalah Kepemimpinan Kafir


Diskursus hororisasi konflik horisontal akibat bergulirnya isu SARA, menjadi sarana halus untuk memalingkan dan menjauhkan umat dari keterikatan pada akidah dan syariahnya. Dalam Islam, tidak ada perdebatan dikalangan ahli ilmu bahwa syarat seorang pemimpin harus seorang muslim, laki-laki, berakal, baligh, merdeka, adil dan memiliki kemampuan.

Isu SARA ini diharapkan akan memalingkan kaum muslimin dari keterikatan pada syariah Islam dalam soal kepemimpinan, khususnya pemimpin bagi kaum muslimin harus seorang muslim. Dengan isu SARA, umat di takut-takuti seolah-olah jika memilih karena dorongan akidah dan ketaatan terhadap syariah dianggap rasis dan SARA.

Padahal jika telaah lebih lanjut jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta mayoritas muslim. Sehingga dengan logika Demokrasi dimana suara rakyat suara Tuhan, jika seluruh umat Islam di Jakarta memilih pemimpin berdasarkan keterikatan akidah dan hukum syariah, sudah dipastikan ahok tidak akan mungkin memenangi kontestasi pilgub DKI Jakarta. Maka isu SARA jika ditilik dari motivasi strategi Pilkada, lebih kental nuansa politiknya ketimbang isu yang dipandang murni opini penegakan norma hukum. Dengan bergulirnya isu SARA, umat diarahkan untuk melakukan penilaian kontestasi kepemimpinan pada standar dan parameter normatif.

Secara hukum, isu SARA secara tegas diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada ketentuan pasal 28 ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Menyerukan isu Tolak Pemimpin Kafir bukan didasari atas dasar kebencian pada suku tertentu, ras tertentu, etnis tertentu atau bahkan agama tertentu. Menolak pemimpin kafir dasarnya adalah keterikatan seorang muslim kepada akidah Islam dan syariahnya, dimana Allah SWT telah melarang tegas kaum muslimin haram memilih pemimpim kafir.

Dalam hal ini, Allah SWT telah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi Wali (Pemimpin / Pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?” (QS. 4. An-Nisaa’ : 144).

Apalagi jika isu Tolak Pemimpin Kafir dianggap melanggar ketentuan pasal-pasal dalam KUHP. Pasal-pasal penistaan (310 ayat 1), penistaan dengan surat (310 ayat 2), fitnah (311), penghinaan ringan (315), perbuatan fitnah (318), kesemuanya tidak relefan jika dipaksakan untuk menuntut secara hukum pihak-pihak yang menyerukan tolak ahok, tolak pemimpin kafir. Pasalnya, menyebut ahok kafir bukan fitnah, bukan pula penghinaan apalagi pencemaran nama baik. Sebutan Kafir, adalah terminologi fiqh Islam yang merujuk kepada ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Kaum muslimin memberi label kafir pada umat Yahudi dan Nasrani karena al Qur’an yang memberi label demikian. Ketika penyebutan kafir ini disampaikan, bukan berarti atas dorongan fitnah dan kebencian, tetapi murni perintah syara’.

Apalagi jika dikaitkan secara fakta bahwa ahok banyak menimbulkan kegaduhan dan masalah di DKI Jakarta. Sepanjang disertai bukti dan fakta maka tindakan tertentu tidak bisa dianggap fitnah yang karenanya dapat dituntut secara hukum. Jika ada yang menyebut Ahok Tukang Gusur, ada bukti Ahok memang melakukan penggusuran di kampung luar batang, Kalijodo, dan rencana di bukit duri serta tidak menutup kemungkinan di wilayah lain di Jakarta.

Jika ada yang menyebut ahok mulut kotor, terbukti ahok banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas, yang dikeluarkan seorang pejabat publik yang semestinya menjadi contoh dan teladan.

Jika ada yang menyebut ahok tidak becus bekerja, boleh-boleh saja karena dimasa kepemimpinannya serapan anggap DKI Jakarta paling buruk. Bahkan, Jokowi sempat menegur ahok karena buruknya kinerja dan serapan anggaran provinsi DKI Jakarta.

Jika ada yang menyebut ahok anti Islam dan anti syiar Islam, terang saja pernyataan ini memiliki argumentasi. Mengingat, pada rezim ahok banyak syiar Islam dibelenggu. Pemotongan hewan Kurban tidak boleh di area masjid dan pinggir jalan, Monas tidak boleh lagi untuk Tablik akbar hanya dengan dalih bikin kotor. Padahal, saat tahun baru Masehi miliaran anggaran APBD DKI digelontorkan untuk mendukung aktivitas maksiat pada momen pergantian tahun. Pasca tahun baruan, sampah menumpuk dimana-mana juga luput dari perhatian.

Jika ahok disebut tukang bikin gaduh, faktanya memang demikian. Ahok diketahui sering ribut dengan politisi di DPRD provinsi DKI Jakarta bahkan dengan pejabat setingkat menteri ketimbang bersinergi untuk membangun Jakarta.

Jika ada yang menyebut ahok tidak becus mengamankan anggaran, terang saja pernyataan ini bukan fitnah tetapi merupakan fakta yang benar dan diketahui masyarakat secara luas. Bagaimana mungkin Pemda DKI bisa melakukan pembelian lahan seharga 648 miliar, padahal lahan tersebut milik sendiri ? Belum lagi hasil audit BPK yang menyebut ada kerugian negara senilai 191 Miliar pada kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras. Ini membuktikan betapa cerobohnya pengelolaan anggaran provinsi DKI Jakarta.

Jika ahok disebut antek kompeni, ini adalah kesimpulan yang dibangun berdasarkan fakta valid terkait kasus reklamasi teluk Jakarta, dimana ahok secara Full Power membela kepentingan para pengembang (baca: kumpeni), dan ngotot proyek reklamasi terus jalan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa isu SARA pada kontestasi pilgub DKI Jakarta murni isu politik yang bertujuan menjauhkan umat dari keterikatan pada akidah dan syariahnya dalam mengambil sikap politik untuk mewujudkan kepemimpinan di Jakarta. Oleh karenanya, jika ada proses hukum atas adanya isu SARA berupa pelaporan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh isu SARA, sudah pasti motivasinya politik. Dalam konteks inilah, penulis mengimbau agar aparat penegak hukum berdiri kokoh diatas pijakan hukum, tidak terbawa arus politik dengan menindaklanjuti setiap aduan pihak-pihak tertentu terkait isu SARA dalam pilgub DKI Jakarta.

Islam adalah problem solving


“Yang membuat orang kafir menguasai kaum muslimin, bukan krena umat Islam golput. Tetapi sitem demokrasi yang diterapkan dinegeri ini yang memberikan kesempatan kepada orang kafir berkuasa. Jika demokrasi dicampakkan  maka itu menutup ruang bagi orang kafir mana pun untuk berkuasa.” ujar Ust. Rahmat S. Labib-DPP HTI.

Menurutnya, meski sekarang Ahok ditolak, sangat mungkin akan muncul Ahok-Ahok lain. Karena di negeri ini tidak ada satu pun pasal yang melarang orang kafir menjadi pemimpin. Merevisi UU dengan mencantumkan syarat jadi pemimpin haruslah beragama Islam bisa dikatakan mustahil selama negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini berpegang pada patokan demokrasi.

Jika ahok terus memimpin Jakarta, bukan hanya lahan DKI Jakarta yang dibeli oleh anggaran sendiri. Tidak menutup kemungkinan, seluruh aset ibukota digadaikan untuk kepentingan para korporasi asing. Jika ahok terus memimpin Jakarta, bisa saja umat Islam yang mulia ini hanya menjadi seperti buih di lautan. Banyak, tetapi tidak berdaya.

Walhasil, solusinya bukan hanya ganti Ahok tetapi juga ganti sistem demokrasi. Sistem inilah yang memberikan peluang kepada orang kafir untuk memimpin serta memberikan legalitas untuk menerapkan produk hukum lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, selain menolak pemimpin kafir, umat juga wajib memperjuangkan kepemimpinan Islam dalam bingkai Khilafah Rasyidah.

Terakhir, penting untuk ditegaskan, penyebutan istilah kafir, termasuk penolakan kita terhadap pemimpin kafir, tidaklah berarti kita akan menistakan atau menzalimi mereka. Ini dilakukan semata karena menurut Islam siapa saja yang bukan Muslim memang disebut kafir, dan karena kekafiran itu maka haram menjadi pemimpin. Meski begitu, hak-hak mereka sebagai umat non-Muslim tetap harus terjaga. Darah, harta dan kehormatan mereka harus tetap dilindungi. Dengan demikian keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan ketenteraman tetap akan melingkupi kehidupan mereka. Inilah hakekat Islam rahmatan lil alamin. Wallahu ‘alam. [] 

Editor: Yustia