Ahok dan Gejolak Bumi Pertiwi tanpa Khilafah


Meneliti kenapa Ahok sulit diadili, ada baiknya kita simak penuturan Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, sebagaimana yang dimuat di kompas.com 19/10/16, yang menilai posisi Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan Pilpres 2019 akan aman jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilkada DKI 2017. Menurut dia, calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya menentukan kekuatan Jokowi untuk maju kembali dalam pilpres. 

Oleh: Dewi Sartika, SST.MIK
(Staf Rekam Medis RS. Benyamin Guluh Kolaka)

Sholihah- Indonesia bergejolak! beberapa bulan terakhir sejak video penistaan Al-Qur’an Gubernur non aktif Basuki Tjahja Purnama  tersebar di media sosial berbagai aksi kecaman dilakukan, mulai dari aksi Bela Islam Jilid I, Bela Islam jilid II 411 yang disebut sebagai aksi paling bermartabat dihadiri kurang lebih 2 juta orang dan yang akan di agendakan pada tanggal 2 Desember mendatang aksi bela Islam jilid III.

Geliat dunia nyata dan maya yang menuntut dihukumnya Ahok yang kian membara membuat hukum menetapkan Ahok sebagai tersangka. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi Ahok belum ditahan. Dalam situs beritasatu.com, Kapolri Tito menyatakan bahwa  Gubernur non aktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijadikan tersangka penodaan agama sesuai Pasal 156a KUHP jo Pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sekaligus dikenakan pencegahan keluar negeri.

Penyidik tidak melakukan penahanan pada mantan Bupati Belitung Timur itu karena sejumlah alasan kendati menurut aturan, jika ancaman pidana di atas lima tahun, tersangka bisa ditahan. Mengapa?

"Dalam kasus ini penyidik belum menahan, karena penahanan harus memenuhi syarat obyektif dan subyektif. Harus ada pendapat mutlak dan bulat bahwa kasus itu pidana, (tapi ini) tidak bulat, meski didominasi mereka yang menyatakan pidana. Karena tidak bulat, maka unsur obyektif (tidak terpenuhi)," sambungnya. Tito melanjutkan, penahanan memang tidak harus dilakukan. Penahanan hanya dilakukan jika tersangka melarikan diri.

"Kabareskrim sebut yang bersangkutan kooperatif, dia datang saat klarifikasi, saat dipangggil bersangkutan juga datang. Posisinya juga calon gubernur yang sedang cuti, jadi kecil kemungkinan lari. Antisipasi pencekalan. Jangan sampai (Ahok) keluar negeri dan polisi disalahkan. Kami cekal,".

Jika berbicara tentang dasar hukum ditahan atau tidaknya seseorang yang telah berstatus tersangka maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana ketiga hal di atas lazim disebut sebagai alasan subyektif. Subyektif adalah kesaksian atau tafsiran yang merupakan gambaran hasil perasaan atau pikiran manusia. Jadi, subjektivitas adalah suatu sikap yang memihak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan,  dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melingkupinya. Pertanyaanya apakah hukum ini diberlakukan kepada semua kalangan  miskin dan  kaya, rakyat dan penguasa ?

Selama ini kita menyaksikan bahwa orang “biasa”yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka melalui proses pemeriksaan maka ia akan ditahan bahkan ada yang belum jelas status hukumnya tapi sudah lebih dulu dijemput paksa, ditahan, diperlakukan dengan buruk pada saat pemeriksaan  dan dikembalikan dalam keadaan yang tidak bernyawa sebagaimana kasus Siyono.

Dan yang terbaru adalah ditetapkannya Buni Yani yang mengupload video Ahok, sebagai tersangka. Padahal berkat beliau lah kebathilan ini terkuak. Si pelapor jadi tersangka dan yang terlapor bebas berkeliaran. Kasus ini setidaknya membuat kita bertanya mengapa Ahok seolah sulit untuk diadili.

Meneliti kenapa Ahok sulit diadili, ada baiknya kita simak penuturan Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, sebagaimana yang dimuat di kompas.com 19/10/16, yang menilai posisi Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan Pilpres 2019 akan aman jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilkada DKI 2017. Menurut dia, calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya menentukan kekuatan Jokowi untuk maju kembali dalam pilpres. Sebab, pasangan calon penantang Basuki-Djarot Saiful Hidayat, mewakili kekuatan yang potensial menjadi lawan politik Jokowi. “Jokowi, menurut saya, Ahok (sapaan Basuki) harus menang supaya (posisi) Jokowi aman. Kalau Anies yang menang, ini sudah oposisi yang menang, lalu dia orang yang baru diberhentikan kan,” kata Hendri saat menghadiri talk show “Membangun Jakarta untuk Rakyat” yang diadakan DPP PAN, Rabu (19/10/2016) petang.

Drama Murahan Penguasa Dzalim


Sesungguhnya kita telah disuguhkan drama murahan yang diperankan oleh kelompok penguasa dzalim dimana hukum seperti pisau bermata satu, tumpul ke atas tajam ke bawah, aroma kepentingan politik yang semakin menguat membuat penegakan hukum tersandera dan dijadikan alat untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan. Ketika kepentingan politik mengemuka, penegakan hukum melemah. Pada akhirnya, terjadilah pembekuan, tebang pilih dan kelambanan proses pada sebagian kasus, terutama yang melibatkan elit politik dan modal. Semua ini terjadi karena diterapkannya Kapitalisme Demokrasi yang sarat dengan kepentingan.

Realita seperti ini akan mendatangkan bencana bagi negeri ini. Rasul saw. mengingatkan: “Sungguh, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian tidak lain karena jika ada orang terpandang mencuri di tengah-tengah mereka, mereka biarkan, dan jika orang lemah yang mencuri, mereka menerapkan had (sanksi). Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya.” (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa’i).

Jangan Tunggu, Segera Tegakkan Sistem Islam!


Umat Islam memang benar-benar dalam keadaan terpuruk; tak henti mengalami penindasan, aneka ketidakadilan dan kezaliman terus berdatangan bukan hanya dari kaum kafir tapi juga kelompok penguasa dzalim. Lihatlah bagaimana penista Al-Qur’an dilindungi di negeri mayoritas muslim, umat Islam yang menuntut malah diabaikan dan dijadikan tersangka, ulama difitnah dan diadu domba.

Akankah sistem politik dan sistem hukum yang buruk dan tidak layak ini terus dipertahankan? Tentu tidak. Pasalnya, mempertahankan sistem politik dan sistem hukum yang buruk dan tidak layak sama saja dengan mempertahankan keburukan dan kesalahan. Pada titik inilah, tepat direnungkan firman Allah SWT: Hukum Jahiliyahkah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS al-Maidah [5]: 50).

Karena hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Pemilik dan Pengatur alam semesta, yakni Allah SWT. Berbeda dengan KUHP yang hanya menjerat para penista agama dengan hukuman 5 tahun penjara, penerapan hukuman ini jelas memiliki efek jera. Sebab dalam Islam, simbol-simbol agama yang merupakan bagian dari aqidah tak boleh dinodai oleh siapa pun. Jika hal ini diterapkan, maka tak ada lagi yang berani menghina Allah dan RasulNya, mengapa?

Dengan membunuhnya berhentilah fitnah yang ia timbulkan dan berhentilah kejahatannya dalam mencela agama Islam. Dengan membunuhnya dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang akan melakukan hal yang sama (menghina agama Islam). Sudah jelaslah hukuman bagi para penghina agama Islam, maka darahnya menjadi halal untuk dibunuh sebagai bentuk hukuman dari menghina agama Allah dan RasulNya.

Sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa akar masalah kita adalah terterapkannya sistem kufur demokrasi yang bersumber dari akal manusia yang lemah dan terbatas, maka umat Islam harus bergerak untuk menegakkan Islam dengan aturannya yang sempurna dan paripurna bersumber dari Pencipta manusia, dalam naungan Khilafah. Wallahu a’alam. []


 Editor: Yustia