Hati-Hati Pengalihan Isu: Tetap Tangkap Penghina Qur’an, STOP Makar!


Aksi Bela Islam, Source: Istimewa
Semoga umat Islam semakin menyadari bahwa sistem demokrasi tidak akan pernah memberikan keadilan sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah. Hanya dalam sistem Islam, keadilan yang hakiki dapat diwujudkan. Hanya dengan syariah Islam kehormatan Islam dapat dibela dan penista Islam dapat dihukum seadil-adilnya. Allah SWT berfirman: “Apakah sistem hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah [5]: 50).

Oleh : Risnawati, STP
(Staf Dinas Pertanian & Aktivis MHTI Kolaka)

Sholihah - Harapan umat Islam sebagai penduduk mayoritas negeri ini untuk mendapatkan keadilan atas kasus penistaan al-Quran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok, sepertinya coba dipadamkan. Banyak upaya keras dari sejumlah pihak agar kasus penistaan Islam ini dipetieskan, mulai dari seruan agar umat menerima permintaan maaf Ahok hingga proses hukum yang terkesan dipersulit.

Menghadapi persoalan penistaan agama ini, kita melihat Pemerintah dan aparat penegak hukum justru lebih fokus pada penanganan aksi lanjutan unjuk rasa umat Islam pada 2 Desember nanti, bukan pada akar persoalan sesungguhnya, yaitu kasus penistaan Islam. Padahal api yang menyulut kemarahan umat adalah penistaan Islam oleh Ahok. Jika umat merasa sudah mendapat keadilan, niscaya aksi unjuk rasa tidak akan mereka lakukan.

Seperti dilansir dalam Republika.co.id, Jakarta -- Muhammad Rizieq Shihab menegaskan bahwa tujuan aksi 2 Desember mendatang tetap menuntut agar tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan. Ia juga menegaskan aksi 2 Desember sama sekali tidak membawa agenda untuk melanggar undang-undang.

Habib Rizieq menjelaskan aksi 2 Desember dilindungi oleh UU No 9 Tahun 1998 yang menyatakan barang siapapun orangnya di negara tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh UU. Sekalipun kata dia, apabila yang melarang unras adalah Kapolri dan Presiden RI, hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan oleh UU.

"Tujuan sama aksi bela Islam pertama tahan Ahok, aksi bela Islam kedua tahan Ahok, aksi bela Islam ketiga tahan Ahok, kenapa? karena Ahok menistakan agama," tegasnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Slogan Keberagaman, Menyerang Umat Islam!


Di bawah sistem kapitalisme yang sedang diterapkan saat ini secara global termasuk di negeri ini, ketidakadilan, eksploitasi, kezaliman sporadik bahkan sistemik terjadi di tengah masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme gagal medistribusikan kekayaan secara berkeadilan. Yang terjadi justru ketimpangan yang sangat nyata. Kebanyakan masyarakat pun dieksploitasi. Hukum tidak lagi bersifat adil dan gagal mewujudkan rasa keadilan. Hukum dijadikan alat kekuasaan dan mengabdi pada kepentingan. Penerapan hukum pun ibarat pisau koki, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penerapan hukum sangat cepat dan tegas terhadap rakyat kebanyakan, namun tumpul dan mandul jika berhadapan dengan penguasa atau orang yang dekat dengan kekuasaan dan penguasa; tumpul terhadap tokoh, elit, para pemilik modal dan orang-orang berpengaruh.

Di tengah ketidakadilan yang merajalela itu, slogan keberagaman atau kebhinekaan tak jarang hanya dijadikan alat demi kekuasaan dan kepentingan tertentu. Islam dan kaum Muslim menjadi pihak yang paling sering dirugikan. Islam dan kaum Muslim tak jarang disudutkan dengan isu keberagaman. Saat Islam dan kaum Muslim menjadi pihak yang dizalimi, menjadi korban, isu keberagaman dimainkan untuk menghalangi kaum Muslim mendapatkan keadilan. Sekedar contoh, dalam kasus Tolikara saat kaum Muslim menjadi korban ketidakadilan dan kelaliman. Ketika kaum Muslim menuntut keadilan dan mendesak pelaku kezaliman ditindak tegas, termasuk melalui aksi, masalah keberagaman pun diperalat. Cap bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam itu bisa mengancam keberagaman pun dimunculkan. Dengan isu keberagaman umat Islam dipaksa menerima dan memaafkan ketidakadilan yang terjadi pada mereka.

Begitupun dalam kasus penistaan Islam oleh Ahok, lagi-lagi isu keberagaman dikedepankan. Isu itu seolah dimunculkan untuk menghalang-halangi agar umat Islam tidak bergerak membela kitab sucinya yang dinistakan. Padahal pergerakan umat Islam itu tak lain karena penegakan hukum yang lamban dan terkesan membebaskan penista al-Quran.

Slogan keberagaman dalam demokrasi hanya alat untuk menyudutkan umat Islam. Dengan dalih keberagaman, umat dipaksa untuk menerima berbagai ketidakadilan. Dalih keberagaman juga digunakan untuk menghalangi umat Islam dari perjuangan untuk menegakkan Islam dan menerapkan syariah Islam. Karena itu meski mayoritas rakyat (umat Islam) menuntut keadilan dalam kasus pelecehan ayat al-Quran, sangat mungkin tuntutan mereka akan diabaikan. Penguasa yang disokong oleh para konglomerat tentu akan mati-matian menyelamatkan Ahok yang mereka dukung meski harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Inilah wajah demokrasi yang sebenarnya: menistakan rakyat!

Walhasil, melihat lamban dan alotnya proses penanganan terhadap Ahok, wajar bila sejumlah kalangan menilai ada skenario untuk menyelamatkan Ahok. Lebih dari itu, berbagai tindakan yang diambil Pemerintahan Jokowi dan Kepolisian menyiratkan kesan Ahok di atas segalanya; termasuk di atas negara dan kepentingan rakyat banyak, juga di atas kehormatan umat Islam dan kemuliaan ajaran Islam.

Tinggalkan demokrasi, Tegakkan Khilafah!


Demokrasi penuh dengan tipudaya, menyengsarakan umat, serta menistakan agama. Demokrasi bukanlah sistem kehidupan yang sahih.  Dalam demokrasi, orang kafir dan zalim sekaligus penista Islam semacam Ahok justru bisa dicalonkan sebagai kepala daerah dan dielu-elukan oleh media massa hanya karena didukung oleh para konglomerat.

Semoga umat Islam semakin menyadari bahwa sistem demokrasi tidak akan pernah memberikan keadilan sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah. Hanya dalam sistem Islam, keadilan yang hakiki dapat diwujudkan. Hanya dengan syariah Islam kehormatan Islam dapat dibela dan penista Islam dapat dihukum seadil-adilnya. Allah SWT berfirman: “Apakah sistem hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS al-Maidah [5]: 50).

Masalah penistaan Islam yang sesungguhnya terus berulang hanya bisa dituntaskan sepenuhnya dengan menegakkan syariah Islam dalam kepemimpinan Khilafah. Penghulu umat ini, Rasulullah saw.,telah menegaskan bahwa hanya Imam/Khalifah yang dapat melindungi Islam dan umatnya, bukan yang lain. “Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah perisai. Umat diperangi di belakang Khalifah dan akan dijaga oleh Khalifah” (HR Muslim).

Khalifah akan melindungi Islam dan umatnya dengan menerapkan syariah Islam yang datang dari Allah SWT, bukan hukum hasil kompromi penguasa dan wakil rakyat dengan kaum kapitalis. Hukum produk demokrasi terbukti hanya memperpanjang penderitaan umat dan penistaan agama akan terjadi lagi berulang-ulang.

Karena itu sudah saatnya energi umat dikerahkan untuk mewujudkan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Umat harus bersatu menuntut penerapan syariah Islam secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan dalam institusi Khilafah. Inilah wujud kecintaan dan penghormatan umat ini terhadap al-Quran dan as-Sunnah.

Saat ini, selain berjuang untuk terus menuntut keadilan demi Islam. Kita juga harus menyadari bahwa pembelaan tertinggi adalah memperjuangkan penerapan isi Al-Qur’an dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang harus terus dipahamkan pada diri umat, bahwa perjuangan untuk menegakkan syariat-Nya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Perlu dipahamkan juga pada diri umat bahwa syariat-Nya tak akan tegak tanpa adanya Khilafah yaitu negara yang menaunginya.

Inilah pembelaan tertinggi dan juga perjuangan paling mulia di sisi Allah Swt untuk menggapai ridha-Nya. Semoga kita termasuk para pembela agama Allah SWT yang senantiasa istiqomah dalam perjuangan tegaknya hukum-hukum Allah SWT sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Aamiin. Wallahu ‘alam bish shawwab.

Editor: Yustia