Awas Mufakat Jahat di Balik Wacana Sertifikasi Ulama!


...Ironisnya, ulama yang menjadi corong kebenaran dan pembawa amanah umat justru dianggap pelaku kriminal manakala menentang kezaliman penguasa dan kepentingan asing. Para dai yang berani menyampaikan halal dan haram, mengungkap kesalahan penguasa, dan strategi para penjajah Barat, justru akan diberangus karena dianggap menyebarkan kebencian dan radikalisme.
Oleh: Hasni Tagili

(Dosen & Aktivis MHTI Konawe)

Sholihah - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Kemenag akan melakukan sertifikasi penceramah agama. Tujuannya, untuk mengurangi sikap-sikap intoleran antar umat beragama (Garudakita, 26/01/2017). Rencana Menteri Agama itupun memunculkan polemik, dan bahkan protes keras dari kalangan umat Islam.

Wacana Sertifikasi Ulama

Menyeruaknya wacana untuk melakukan sertifikasi terhadap ulama di awal tahun ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, dalam seminar “Teror Tak Kunjung Usai”, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, mewacanakan sertifikasi dai dan ustadz. Menurutnya, dengan sertifikasi, maka pemerintah dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi (Detiknews.com, 08/09/2012).

Jika dahulu usulan ini ditentang oleh banyak pihak, maka sekarang pun masih ditentang. Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Muhammad Naufal Donggio, meyakini bahwa tujuan utama dari wacana ini adalah membungkam para ulama yang selalu kritis melihat sepak terjang pemerintah saat ini. Negara, bahkan, seakan sudah “diklaim” milik segolongan orang yang berkuasa, dan yang menjadi penghalangnya adalah umat Islam (Muslimbersatu, 28/01/2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh Darwis, tokoh muda Muslim asal Maluku Utara. Menurutnya, wacana ini akan membuat pemerintah bisa sewenang-wenang mengatur apa saja isi ceramah yang harus disampaikan oleh masyarakat, dan ayat apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Ia meyakini bahwa isi surat sertifikasi tersebut akan membatasi ruang gerak dan isi ceramah hanya demi kepentingan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan Kementeriannya akan merumuskan standar kualifikasi untuk penceramah agama (Garudakita, 26/01/2017). Lukman menjelaskan, seorang penceramah baru bisa diakui sebagai penceramah yang qualified jika sudah ada standar kualifikasi. Sertifikasi ini nantinya hanya akan diberikan kepada orang-orang yang dianggap layak menyampaikan ceramahnya.

Lukman berharap dengan rumusan tersebut, pihak penyelenggara bisa memilah para penceramah yang layak. Terpenting, mengantisipasi adanya penceramah yang menghujat dan bersikap intoleran antar-umat beragama (Merdeka.com, 26/01/2017).

Meski begitu, Kemenag tidak ingin menjadi lembaga yang memberikan sertifikat terhadap penceramah tersebut. Pihaknya akan berbicara dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam bidang keagamaan terkait siapa akan memberikan sertifikat untuk penceramah apakah dari MUI atau ormas agama gabungan.

Upaya Pembukaman

Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan mengecam rencana Kemenag untuk melakukan sertifikasi ulama. “Jangan hanya karena penceramah kritis terhadap kebijakan pemerintah lalu dibikin gini. Aduh makin gak jelas saja,” tulis Umar di akun Twitter @Umar_Hasibuan (Garudakita, 26/01/2017).

Usulan ini tentu saja dikhawatirkan akan menjadi alat untuk membungkam para ulama yang ikhlas dan istiqomah dalam memperjuangkan Islam. Sehingga akan melanggengkan status quo.

Ironisnya, ulama yang menjadi corong kebenaran dan pembawa amanah umat justru dianggap pelaku kriminal manakala menentang kezaliman penguasa dan kepentingan asing. Para dai yang berani menyampaikan halal dan haram, mengungkap kesalahan penguasa, dan strategi para penjajah Barat, justru akan diberangus karena dianggap menyebarkan kebencian dan radikalisme.

Padahal melakukan amar maruf nahi mungkar, termasuk menyerukan kewajiban pelaksanaan syariat Islam dan penegakkan khilafah adalah kewajiban yang agung. Nabi SAW memuji para dai yang berani menyampaikan kalimatul haq di hadapan penguasa yang zalim. Sabdanya, “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat adil (kebenaran) di hadapan penguasa yang jahat” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Selain itu, sertifikasi ini juga dianggap berpotensi merendahkan kemuliaan ulama’. Bagaimana tidak, Al-Mawardi, dalam kitabnya, Adab ad-Dunya wa ad-Din, menyatakan bahwa akhlak ulama’ adalah tawadhu’, “Akhlak yang wajib dimiliki oleh ulama’ adalah tawadhu’, dan menjauhi ujub (membanggakan diri). Karena tawadhu’ membuat orang tertarik, sedangkan ujub membuat orang lari. Ujub bagi siapapun jelas buruk, terlebih jika ujub tersebut ada pada ulama’.” (Lihat, Al-Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din, hal. 51).

Bayangkan, jika para ulama’ harus disertifikasi, kemudian sertifikasi ini menjadi legalitas mereka untuk menyampaikan ilmu, maka ini sama dengan membunuh karakter mereka sebagai ulama’ yang seharusnya tawadhu’, tidak boleh ujub, karena keulamakannya. Tidak mustahil, dengan sertifiasi ini, akan muncul kumpulan orang yang menyandang sertifikat ulama’, tetapi jauh dari pantas disebut ulama’.

Belum lagi, siapa yang layak memberikan sertifikasi ini? Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib menyatakan, “Tidak akan ada yang tahu kemuliaan ahli ilmu (ulama’), kecuali orang yang mempunyai kemuliaan.” (Lihat, Al-Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din, hal. 48).

Siapakah “orang yang mempunyai kemuliaan” yang pantang memberikan predikat keulamakan kepada para ulama’ itu? Apakah Kementerian Agama pantas memberikannya? Apakah Majelis Ulama’ Indonesia? Ataukah ormas Islam? Tidak ada yang pantas. Mungkin memberi predikat ulama’ bagi orang yang berilmu mudah, tetapi predikat ulama’ bagi orang yang paling takut kepada Allah, siapa yang bisa?

Peran Ulama dalam Kacamata Islam

Ulama adalah sosok mulia karena merupakan pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu berarti telah mengambil bagian yang banyak lagi sempurna” (HR Abu Dawud).

Sebagai pewaris nabi, kemuliaan para ulama adalah karena mereka menempuh jalan sebagaimana Rasulullah SAW. Para ulama tak kenal lelah membacakan ayat-ayat-Nya dan menyebarluaskannya di tengah-tengah manusia. Mereka pantang menyerah meskipun harus menghadapi beragam resiko.

Patut ditegaskan, dalam melakukan semua aktivitas itu ulama pewaris nabi didorong oleh keikhlasan, semata-mata hanya karena mencari ridha Allah SWT. Sebab, mereka adalah hamba-hamba yang takut kepada-Nya. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama” (TQS Fathir: 28).

Kemuliaan ulama tentu tidak terlepas dari peran politik yang mereka lakukan. Tentu bukan politik praktis dengan mendukung atau tidak mendukung calon tertentu dalam kegiatan politik praktis seperti Pilkada, namun politik sebagai ri’âyah su’ûn al-ummah (melayani urusan masyarakat). Politik adalah aktivitas tertinggi dan mulia dalam kehidupan manusia. Karena itu peran ulama sepanjang kehidupan kaum Muslim, khususnya dalam politik, sangatlah penting.

Islam adalah agama sempurna. Politik adalah bagian dari Islam. Islam tidak memisahkan antara kehidupan politik dan spiritual. Justru, ketika umat jatuh dalam kubangan sekularisme (yang menjauhkan agama dari urusan sosial-politik-kenegaraan) seperti saat ini, maka peran para ulama turut terpinggirkan.

Peran politik ulama dapat dilakukan dengan cara: Pertama, membina umat dengan pemahaman Islam yang sahih. Dengan itu muncul umat yang memiliki kepribadian Islam dan menjadi para pembela Islam dari berbagai kemaksiatan dan kemungkaran di tengah masyarakat.

Kedua, membangun kesadaran politik umat (wa’yu siyasi), yaitu membangun kesadaran umat tentang bagaimana mereka memelihara urusan mereka dengan syariah Islam. Umat harus peduli terhadap urusan kemasyarakatan bahkan kenegaraan. Mereka harus memahami konspirasi musuh Islam yang senantiasa mencari jalan untuk menghalangi Islam tegak di muka bumi ini.

Ketiga, mengoreksi penguasa. Imam al-Ghazali menyatakan, “Dulu tradisi para ulama mengoreksi dan menjaga penguasa untuk menerapkan hukum Allah SWT. Mereka mengikhlaskan niat. Pernyataan mereka pun membekas di hati. Sayang, sekarang terdapat penguasa yang zalim, namun para ulama hanya diam. Andaikan mereka bicara, pernyataannya berbeda dengan perbuatannya sehingga tidak mencapai keberhasilan. Kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa akibat kerusakan ulama. Adapun kerusakan ulama akibat digenggam cinta harta dan jabatan. Siapapun yang digenggam cinta dunia niscaya tidak akan mampu menguasai kerikilnya, apalagi untuk mengingatkan para penguasa dan para pembesar.” (Al-Ghzali, Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn, 7/92).


Dengan demikian, tak bijak sekiranya jika ulama harus disertifikasi. Bahkan, ulama seharusnya diberi ruang untuk menjalankan politik Islam, yaitu mengurusi urusan masyarakat dengan aturan Islam. Melalui kiprah ulama, umat akan memiliki kesadaran politik Islam hingga mereka akan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Wallahu ‘alam bisshawab. []

Editor: Yustia