Freeport: Pertarungan Politik antara AS dan China


Cerita tentang Freeport hakikatnya cerita tentang ulah para kapitalis global yang mendorong pemerintah negaranya dalam hal ini adalah AS untuk menerapkan kebijakan imperalisme ekonomi di negara-negara sasaran, termasuk Indonesia.

Oleh: Bambang Pranoto Bayu Aji

Sholihah - Berbicara Freeport di papua bukan sekedar hitung-hitungan investasi ekonomi, melainkan merupakan simbol penjajahan ekonomi Amerika serikat di Indonesia khususnya Papua. Selain itu, kontrak pertambangan dengan Freeport ini pula merupakan kali pertama kontrak yang menguntungkan perusahaan asing.

Cerita seperti apa yang harus kita lihat dari kilas balik kembali sehingga kita tidak boleh beranjak sedikitpun melupakan sejarah? Karena cerita tentang Freeport hakikatnya cerita tentang ulah para kapitalis global yang mendorong pemerintah negaranya dalam hal ini adalah AS untuk menerapkan kebijakan imperalisme ekonomi di negara-negara sasaran, termasuk Indonesia.

Sejarah juga telah memperlihatkan betapa langkah diplomasi Indonesia itu gagal total karena AS selalu berpihak kepada Belanda atas pendudukannya di Papua Barat. Ini yang membuat, Sukarno hilang kesabaran. Lalu memanfaatkan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Uni Soviet, seraya memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada Agustus 1960.

Indonesia kemudian membeli persenjataan militer secara besar-besaran dari sejumlah negara Blok Timur. Sehingga sejarah mencatat ketika Indonesia membeli peralatan perang besar-besaran dari Uni Soviet, Italia, Jerman Barat, dan Yugoslavia. Langkah ini justru yang kemudian menjadi kan Indonesia dilirik menjadi negara yang  diperhitungkan di kawasan Asia.

Manuver Sukarno yang berkiblat pada Uni Soviet dan Blok Timur inilah yang mengundang kekhawatiran Presiden John F Kennedy. Sehingga posisi diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan kembalinya Papua Barat ke pangkuan Indonesia, mulai mendapat posisi yang menguntungkan.

Sehingga dalam kaitan Freeport, Kennedy yang mulanya mendukung MOU Wilson bersama Gruisen akhirnya berubah sikap, mendukung Sukarno dan mendesak Belanda agar keluar dari Papua  Akibatnya, kesepakatan kerjasama antara Freeport dan East Borneo Company antara Wilson dan Gruisen akhirnya buyar dan berantakan.

Bisa dibayangkan betapa marahnya Wilson ketika menghadapi kenyataan bahwa begitu Belanda keluar dari Papua, maka rencana Freeport untuk menguasai kekayaan emas dan tembaga di bumi Papua, gagal total.
Maka sejak itu, Freeport mulai menyusun oprasi politik guna menyingkirkan Presiden Sukarno dan Presiden Kennedy sekaligus.

Dan kita melihat rupanya, justru Kennedy lebih dahulu yang tersingkir, tewas ditembak mati pada november 1963 dan kemudian digantikan oleh Lyndon B Johnson pada 1964. Menyusul kemudian kekuasaan Sukarno tumbang pada 1965 dan babak baru keberhasilan penguasaan Freeport di Indonesia di mulai.

Cerita di atas merupakan sekelumit sejarah ketika berbicara Freeport dan kondisi saat ini melihat di berbagai media yang sedang hangat terkait perseteruan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport.
Pertanyaanya adalah apakah pemerintah rezim Jokowi benar benar berniat menendang Freeport dari indonesia? Ataukah justru mau mengeluarkan tambang emas yang begitu besar di Papua dari mulut buaya AS dan menyerahkanya ke sarang naga China.?
Melihat kondisi saat ini kabinet Jokowi terbelah menjadi dua bagian, yakni orang-orang yang pro China dengan orang-orang  yang selama ini dibesarkan AS.
Pertarungan dua kubu ini sangat terasa dalam perebutan berbagai proyek di dalam kementrian ESDM seperti perebutan mega proyek pembangkit listrik, kilang minyak dan lain sebagainya. Sekarang pertarungan ini sudah semakin keras karena memperebutkan sebuah perusahaan raksasa, Freeport Indonesia. (mengutip Salamuddin Daeng)

Mengingat Freeport sendiri selama ini berperan besar bagi pasokan kosentrat tembaga, emas, dan perak ke negara asalnya yakni AS, juga sekutu-sekutunya AS di  Asia pada khususnya.
Freeport yang beroprasi  dan menyumbang lebih daru US$16 miliar dalam periode 1992 - 2015 di nilai gagal dalam menjalankan UU Mineral  dan batubara (Minerba) sehingga kebijakan perusahaan kontrak karya oleh pemerintah Indonesia dipermasalahkan.

“Sehingga dipaksa mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Jika  tidak, maka perusahaan ini tidak boleh lagi melakukan ekspor kosentrat atau bahan mentah,’’
Serangan ini, ditengarai berasal dari kubu yang memang ingin membuat Freeport tidak betah.  Penghentian KK dan perubahan menjadi IUPK jadi dilema bagi Freeport. Dan pemerintah sesunguhnya tahu, seluruh persyaratan yang diajukan akan menjadi masalah besar bagi Freeport karena belum siapnya infrastruktur pendukung.

Ada sinyalemen dari salah satu kubu dalam pemerintahan Jokowi yakni kementrian terkait yang tengah mengatur skenario agar penguasaan Freeport diserahkan kepada China. Dan tampaknya China sendiri memang sangat berkepentingan untuk menguasai perusahaan tembaga  tersebut.

Mengapa demikian? Sebab China merupakan negara pengkonsumsi lebih dari seperuh kosentrat tembaga yang dipasok oleh seluruh perusahaan di dunia ke kawasan Asia.

Jadi ada berbagai skema yang digunakan. Yang pada intinya bagaimana China mengambil alih Freeport, mengingat negara China mengkonsumsi lebih dari separuh kosentrat tembaga di kawasan Asia. Mereka tentu saja menginginkan kontrol pasokan dalam rantai suplai yang lebih pasti yang akan bisa menopang kebutuhanya.


Hal ini menunjukan pada kita bahwa permasalahan Freeport merupakan pertarungan politik antara AS dan China, maka sandiwara apa yang akan terjadi tentu semuanya adalah pembodohan kepada rakyat, sebab kita rakyat indonesia justru tidak bisa menikmati kekayaan sumber daya alam yang berlimpah semuanya jatuh pada kapitalisme Global.[]