Waspada Propaganda LGBT Di balik Film Disney


Film yang dilarang di beberapa negara termasuk Malaysia serta mendapat boikot dari tokoh agama Kristen AS, nyatanya melenggang bebas tayang di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Padahal sangat jelas bahwa Disney sebagai salah satu produsen perfilman dunia sedang berusaha menyisipkan agenda LGBT kepada jiwa dan pikiran anak-anak yang masih suci di seluruh dunia.

Oleh Ummu Naflah
Aktivis MHTI Cikupa-Tangerang

Sholihah - Kaum LGBT di Indonesia sedang mendapat angin segar. Film Beauty and The Beast yang penuh kontroversi karena memuat adegan seksual tentang salah satu aktor laki-laki yang bernama Le Fou, yang memiliki karakter gay, mulai tayang serentak di bioskop-bioskop Indonesia pada 17 Maret 2017 lalu. Film yang disutradari oleh Bill Condon, yang juga seorang gay, menjadi film resmi Disney pertama yang memiliki karakter dan adegan gay.

Film yang dilarang di beberapa negara termasuk Malaysia serta mendapat boikot dari tokoh agama Kristen AS, nyatanya melenggang bebas tayang di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Padahal sangat jelas bahwa Disney sebagai salah satu produsen perfilman dunia sedang berusaha menyisipkan agenda LGBT kepada jiwa dan pikiran anak-anak yang masih suci di seluruh dunia. Sebagai salah satu agen liberaslis, Disney berupaya mempropagandakan, menanamkan dan memahamkan pada anak bahwa LGBT sebagai sebuah kebebasan dan gaya hidup yang biasa di era modern saat ini.

Propaganda LGBT kaum liberalis ini justru seolah-olah mendapat dukungan dari negara. Dikutip dari Republika.co.id, 20/3, “Tidak terlihat ada adegan, dialog yang menunjukkan gay. Fakta dan kontennya yang kita lihat, tidak menyampaikan aktivitas gay,” kata Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki. Bahkan Yani memaparkan, regulasi film untuk bisa mendapatkan surat keterangan lolos sensor dari LSF. Pertama, dilarang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya, menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, suku, ras, dan golongan serta menistakan, melecehkan, dan atau menodai agama. ketentuannya. Maka berdasarkan regulasi di atas, menurutnya, film Beauty and the Beast tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada tindakan homoseksual seperti yang sempat heboh diberitakan.

Beginilah hidup di negeri demokrasi di mana manusia hidup tanpa berpegang kepada agama secara menyeluruh serta mengagung-agungkan kebebasan secara mutlak dengan mengorbankan masa depan generasi. Demokrasi yang tegak di atas ide sekularisme dan kebebasan telah menjadi biang kerusakan yang menimpa negeri ini. Propaganda LGBT pada film Beauty and the Beast pun hanya ditanggapi datar oleh pemerintah, seolah-olah efek yang ditimbulkan lebih kecil dari pada materi yang diperoleh dari laba penayangan film tersebut.

Negara tak menjalankan fungsinya sebagai perisai rakyat dari paham-paham berbahaya yang mengancam dan merusak pola sikap dan pola pikir generasi muda. Padahal demokrasi telah nyata menumbusuburkan paham kebebasan yang ditransfer dari gaya hidup barat yang jauh dari nilai-nilai agama dan berorientasi pada materi dan hawa nafsu semata. Di mana manusia lah yang menentukan kehendaknya sendiri, menentukan apa yang baik dan buruk, terpuji maupun tercela, mengikut hawa nafsu masing-masing. Inilah yang melahirkan perilaku rusak kaum LGBT.

Kebebasan perilaku yang tercermin dari film Beauty  the Beast di mana adegan seksual gay ditampilkan, jelas akan membawa dampak buruk bagi generasi negeri ini. Inilah bukti negara telah mandul dalam menjalankan perannya sebagai pelindung rakyat, sebaliknya secara tak langsung ikut melanggengkan dan memelihara tumbuhnya LGBT di masyarakat lewat industri dunia hiburan yang didanai oleh para kapitalis yang mendukung kaum LGBT. Penolakan film yang merupakan propaganda kaum LGBT (serta mewakili kaum LGBT yang ingin eksistensinya dilegalkan oleh negara) yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, nyatanya tak memberangus keberadaan generasi kaum Nabi Luth di dunia.

Penolakan LGBT sejatinya harus dibarengi dengan mencampakan demokrasi yang dibangun di atas ide sekularisme.  Selama keduanya masih eksis niscaya ancaman kerusakan dan hilangnya generasi akan terus membayangi negeri ini. Diperlukan solusi tuntas untuk menyelamatkan generasi dari efek paham kebebasan ala sekularisme demokrasi. Solusi yang mampu mencabut sekularisme yang menjadi akar problematika umat, serta menggantinya dengan sistem yang paripurna yang berasal dari Al-Khaliq yaitu Islam.

Penerapan Islam secara kaaffah dalam institusi negara akan menutup semua celah kerusakan yang diakibatkan oleh penerapan sistem sekularisme demokrasi. Khalifah selaku kepala negara akan berperan besar sebagai raa'in (pengurus/penggembala) dan junnah(perisai) bagi rakyatnya, sehingga menjadi kewajiban Khalifah membentengi negara dari virus kebebasan ala sekularisme demokrasi yang merusak generasi. Berbeda dengan demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan manusia, dalam Islam kedaulatan sepenuhnya berada di tangan syara’. Artinya negara harus tunduk kepada hukum-hukum Allah Swt tatkala memformalkan berbagai macam kebijakan dan perundang-undangan. Kebijakan dan undang-undang yang digali dari hukum syara inilah yang nantinya mengatur interaksi manusia sehingga tidak ada lagi kebebasan mutlak yang menyesatkan dan mengantarkan manusia ke dalam jurang kenistaan.

Tegaknya Khilafah adalah kebutuhan mendesak yang tak dapat ditunda lagi oleh umat untuk melanjutkan kehidupan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Serta untuk menyelamatkan generasi umat ini dari kehancuran. Saatnya rapatkan barisan dalam perjuangan menyongsong tegaknya Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Allahu’alam bishshawwab. #IslamRahmatanLilAlamin #IndonesiaMoveUp

Editor: Yustia